Undang-Undang Pemilu 2019

About Undang-Undang Pemilu 2019 Android App

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam rapat Paripurna DPR pada 21 Juli lalu kini sudah resmi bisa diberlakukan. Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor (UU) 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran.

Aplikasi ini berisi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini berisi tentang penyelenggaraan pemilu baik itu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam undang undang ini selain mengatur tentang teknis pemilu juga mengatur tentang penyelenggara pemilu baik itu KPU, Pengawas Pemilu dan DKPP.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini menjadi dasar hukum penyelenaggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD dan Pilpres tahun 2019 yang diselenggarakan secara serentak. Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada -asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Dengan apliaksi UU Pemilu 2019 ini, anda akan dengan mudah mempelajari dan membaca undang undang ini semudah mamainkan jari anda pada smartphone. Bill (the Bill) election has been set into law in a plenary meeting on July 21 and has now been officially enforceable. President Joko Widodo on August 15, 2017 has approved Law No. (UU) 7 Year 2017 regarding the General Election (Election). This law consists of 573 chapters, annotations, and 4 attachments.

This application contains Act No. 7 of 2017 on Election, it contains both the legislative elections and presidential and vice presidential elections. In this law in addition to the technical regulates elections also set about both the election organizers Commission, Electoral Supervisory and DKPP.

Act No. 7 of 2017 is the legal basis penyelenaggaraan Election of DPR, DPD, and presidential elections in 2019 were held simultaneously. Elections held under the principles of direct, public, free, confidential, honest, and fair.

In the conduct of elections, electoral administration must implement the Election based on -asas referred to, and implementation should meet the principle of an independent, fair, berkepastian legal, orderly, transparent, proportionate, professional, accountable, effective, and efficient.

Apliaksi 2019 with the election law, you will easily learn and read law is as easy mamainkan your finger on the smartphone.